Gunadarma University

Jumat, 27 Mei 2011

SUMUT JADI PUSAT KORIDOR EKONOMI


JAKARTA - Sumatera Utara (Sumut) menjadi salah satu pusat pencanangan awal dari Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Indonesia (MP3EI). Plt Gubernur Sumut, Gatot Pujo Nugroho bersama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono langsung meresmikan pencanangan melalui video conference.

Wilayah Sumut yang menjadi pusat pencanangan, yakni dekat dengan daerah kelahiran Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi, yakni Sei Mangke Kabupaten Simalungun. Di lokasi direncanakan akan dibangun proyek pembangunan kawasan industri kelapa sawit yang akan dilaksanakan oleh PT Perkebunan Negara (PTPN) III.

Proyek kawasan industri kelapa sawit nilai investasi Rp2,5 triliun, kata Gatot dalam keterangannya kepada Presiden, dimulai tahun ini dan diperkirakan selesai pada 2014. Proyek ini juga akan mampu menyerap tenaga kerja mencapai 3000 orang.

"Dengan dioperasikannya kawasan Sei Mangke ini maka industri pengolahan dan turunan/ hilirisasi dari sektor perkebunan akan dapat berkembang cepat dan pasti akan berdampak positif kepada pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara," kata Gatot, tadi malam.

Produk-produk turunan dari CPO yang akan terjadi dengan hadirnya kawasan ini diantaranya, yakni bahan bakar nabati dan kimia oleo, gas surfaktan, kertas pupuk organik, makanan ternak.

Kawasan Sei Mangke, kata Gatot, akan diintegrasikan dengan jalan kereta api menuju pelabuhan Kuala Tanjung. Dalam posisi sebagai koridor ekonomis Sumatera, pelabuhan ini telah memiliki HAP internasional.

Selain proyek kawasan industri kelapa sawit, Sumut dengan sebagai pusat koridor ekonomi Sumatera juga akan membangun PLTA di Peusangan. Dengan investasai Rp3,5 triliun diperkirakan selesai tahun 2015 dengan menghasilkan listrik 88 MW.

Kawasan ini juga akan membangun proyek telekomunikasi Broadband Access oleh PT Telkom sebagai upaya pemerataaan akses broadband di seluruh wilayah Indonesia. Total investasi di bidang ini mencapai Rp4,1 triliun yang saat ini masih menggunakan anggaran BUMN milik pemerintah tersebut.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar